Pengertian Birokrasi – Dalam pembahasan artikel ini, Pelajarindo.com akan membahas artikel tentang birokrasi. Tentu kalian belum mengetahui apa itu pengetian birokrasi? Apa saja karakteristik birokrasi? Lalu apa peranan birokrasi dalam Pemerintahan? Mari kita pelajari bersama-sama.

Contents show

Pengertian Birokrasi

Pengertian birokrasi dapat diartikan sebagai etimologis, birokrasi itu sendiri berasal dari kata “Biro” yang mempunyai arti meja dan “Kratein” yang berarti pemerintahan. Sehingga jika di gabungkan gabungkan maka memiliki arti Meja Pemerintaan. Jika kita sekilas membaca kita akan bingung mengenai pengertian birokrasi. Lebih jelasnya simak pembahasan di bawah ini.

Pengertian Birokrasi digadang-gadang disebut juga sebagai badan yang menyelenggarakan pelayanan public (Civil Service). Birokrasi sendiri terdiri dari individu-individu yang diangkat eksekutif dan posisi mereka selalu datang dan selalu pergi.

Menurut Michael G. Roskin, et al,. pengertian birokrasi adalah setiap organisasi besar yang terdiri atas para pejabat-pejabat yang diangkat, yang mana fungsi utamanya ialah untuk melaksanakan atau mengimplementasikan (to implement) kebijakan-kebijakan yang telah diaputuskan atau diambil oleh para pengambil keputusan (decision makers).

Pengertian Birokrasi Indonesia

Bapak ahli sosiologi yaitu Blau dan Meyer, beliau berpendapat bahwa pengertian birokrasi Indonesia adalah satu system control. Suatu organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan rasional dan sistematis yang bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan. Banyak perebutan kekuasaan di Indonesia dalam kepuasan politik. Pengertian Birokrasi indonesia biasa juga diartikan susunan cara kerja yang sangat lambat, dan menurut pada tata aturan yang banyak likunya. penjelasan di atas adalah salah satu bentuk pengertian birokrasi indonesia.

Pengertian Birokrasi Pemerintahan

Pengertian Birokrasi Indonesia dalam pemerintahan adalah System birokrasi pemerintahan di Indonesia tidak kalah rumitnya. Birokrasi pemerintahan sampai sekarang sering di perdebatkan karena tidak ada ujungnya.Pengertian Birokrasi pemerintahan adalah system yang berhubungan dengan pemerintahan. Banyak sekali korupsi, ilmu politik yang kotor dan masih banyak lagi. Ini adalah maslah serius tentang system kerja pemerintahan. penjelasan di atas merupakan pengertian birokrasi pemerintahan.

Pengertian Birokrasi Pendidikan

pengertian birokrasi pendidikan Seperti sudah dijelaskan di atas, birokrasi adalah system kerja. Nah di dalam pengertian birokrasi pendidikan sendiri adalah mencangkup semua system yang berhubungan dengan system kerja pendidikan di Indonesia. Tidak meratanya pembangunan pendidikan dan dana yang di miliki untuk pendidikan tidak tersebar luas keseluruh Indonesia. Ini menjadi masalaha birokrasi yang terjadi didalam pendidikan contohnya. penjelasan di atas adalah pengertian birokrasi pendidikan

Pengertian Birokrasi Modern

Menurut Michael G. Roskin, et al. menyebutkan bahwa pengertian birokrasi modern memiliki peranan-peranan penting dalam suatu pemerintahan modern. Berikut ini beberapa peran pengertian birokrasi modern dalam pemerintahan modern adalah sebagai berikut:

1) Pelayanan

Birokrasi ditujukan untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu. Contoh di Indonesia adalah Badan Metereologi dan Geofisika (BMG).

2) Pengaturan (Regulation)

Peran pengaturan dari suatu birokrasi ini dirancang untuk memberikan kesejahteraan masyarakat.

3) Administrasi

Dalam Peran administrasi pemerintahan yang modern seperti saat ini meliputi kegiatan administrasi, pengaturan, pelayanan, perizinan, dan pengumpul informasi.

4) Pengumpul Informasi (Information Gathering)

Pengumpulan informasi pada Badan birokrasi dijadikan sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijaksanaan suatu keterkaitan kenegaraan. Dalam penyediakan datanya yang berhubungan dengan kebijaksanaan menuju sejumlah pelanggaran ataupun keperluan. Dalam membuat kebijakan-kebijakan baru berdasarkan situasi faktual.

Selain pendapat Michael G. Roskin, et al., Andrew Heywood juga berpendapat bahwa peran dari birokrasi adalah sebagai berikut:

Stabilitas Politik
Artikulasi Kepentingan
Pelaksanaan Administrasi.
Nasehat Kebijakan (Policy Advice)

Contoh Birokrasi

Sebagai contoh birokrasi pemerintahan banyak sekali misalnya pembuatan SIM, pembuatan KTP, dan pembuatan SKCK. Contoh birokrasi di bawah ini bisa sebagai contoh yang mendasar adanya birokrasi di pemerintahan.

1) Pembuatan KTP

Pembuatan KTP sering kali dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Setiap masyarakat di atas usia 17 tahun diwajibkan mempunyai KTP. Dalam pembuatan KTP elektronik sring sekali terjadi kesalahan ataupun terkadang kecewa karena KTP tidak jadi. Pembuatan KTP juga sangat rumit, harus dating ke kantor kelurahan untuk buat surat pengantar kemudian baru kekecamatan. Sehingga ini yang terjadi birokrasi dalam pumbuatan KTP. Tidak sering masyarakat kecewa akan pelayanan.

2) Pembuatan SIM

Dalam pembuatan SIM (surat izin mengemudi) kebanyakan masyarakat memilih system tembak. Karena jika mengikuti prosedur sangat membutuhkan waktu yang lama dan tidak jarang dibuatnya kecewa karena tidak lulus. Banyak sekali tes dalam pembuatan SIM. Seingga masyarakat memilih membuat SIM dengan system tembak saja. Ini terjadi birokrasi dalam pemerintahan untuk pembuatan SIM.

Karakteristik Birokrasi

Ada beberapa ahli mengungkapkan, misalnya Max Weber menurut beliau ada 8 karakteristik birokrasi, antara lain sebagai berikut:

Promosi kenaikan jabatan didasarkan atas penilaian atasan (Superior’s judgments).
Memiliki wilayah kerja khusus pada setiap bagiannya.
Pejabat tidak memiliki kantor sendiri.
Organisasi tersusun secara hirarkis.
Pekerjaan diartikan juga sebagai langkah jenjang karir.
Setiap pekerja diawasi dan harus selalu disiplin.
Pelayanan publik (civil sevants) yang terdiri atas orang-orang yang diangkat oleh eksekutif.
Pelayan publik menerima gaji berdasarkan posisi yang ditempatinya.

Jenis-Jenis Birokrasi

terdapat beberapa jenis-jenis birokrasi, menurut ideal typhus Amerika Serikat, terdapat 4 (empat) jenis-jenis birokrasi sebagai berikut:

1) Agen-Agen Pengaturan Independen (Independent Regulatory Agencies)

Agen-agen Pengaturan Independen merupakan suatu birokrasi yang didirikan agar dapat memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan ekonomi di dalam dunia bisnis. Contoh di Indonesia adalah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain sebagainya.

2) Agen-Agen Federal (Federal Agencies)

Agen-agen federal adalah kata lain dari kepanjangan tangan atau tangan kanan dari lembaga kepresidenan, contohnya FBI dan NASA. Contoh agen-agen federal yang terdapat di negara Indonesia yaitu seperti Badan Tenaga Atom Nasional (Batan) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

3) Perusahaan-Perusahaan Federal Milik Federal (Federal Corporation)

Birokrasi perusahaan-perusahaan federal milik federal merupakan suatu birokrasi yang merupakan penggabungan antara lembaga pemerintah yang juga bertindak sebagai lembaga bisnis. Sebagai contoh di Indonesia adalah BUMN (Badan Usaha Milik Negara), seperti Garuda Indonesia Airways (GIA), Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), Bank Mandiri dan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

4) Departemen-Departemen di Dalam Kabinet (The Cabinet Departments)

Dalam birokrasi ini terdiri atas beberapa lembaga birokrasi yang dibedakan berdasarkan tugasnya. Dalamnya departemen pertahanan, departemen pendidikan, departemen kesehatan, serta departemen lain yang memiliki beberapa tugas. Sebagai tugasnya menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga eksekutif dan yudikatif.

Demikian penjelasan lengkap mengenai birokrasi ini kami buat agar menjadi bahan referensi yang baik bagi sobat semuanya. Jabat erat dari kami. Dan jika sobat menyukai artikel ini silahkan sobat berbagi dengan cara sederhana UNTUK KLIK IKLAN YANG ADA DI WEBSITE INI. TERIMAKASIH ATAS KEMURAHAN HATINYA.

Referensi

Michael G. Roskin, et al., Political Science: An Introduction, Bab 16Guy Peters and Vincent Wright, “Public Policy and Administration, Old and New, dalam Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann, A New Handbook of Political Science, Part VII, Bab 27

Andrew Heywood, Politics, Second Edition, (New York: Palgrave Macmillan, 2002)